Soal Tryout SBMPTN Ekonomi

Soal Tryout SBMPTN Ekonomi

Lain-Lain Materi Ekonomi

SBMPTN sebagaimana kita ketahui adalah sebuah seleksi untuk masuk universitas negeri melalu jalur tes. Untuk melewati tes tersebut memang butuh persiapan yang ekstra. Bisa dibayangkan sekian banyak Peserta yang bersaing untuk satu kursi kuliah.

Berikut ini ada paket soal SBMPTN Ekonomi yang terdiri dari 3 paket. Untuk melihat previewnya sebelum download silahkan cek pada kotak dibawah ini.

PAKET 1

Download Soal Tryout Paket 1

PAKET 2



Download Soal Tryout Ekonomi Paket 2

PAKET 3



Download Soal Ekonomi Paket 3

Itulah 3 paket soal ekonomi buat kamu semua. Silahkan download pada link masing-masing dibawah kotak preview tadi, Soal bebas untuk kamu sebar luaskan demi kepentingan umum. Semoga bermanfaat dan Membantu. [marthayunanda]

Dasar Dasar Kebijakan Ekonomi

Dasar Dasar Kebijakan Ekonomi

Materi Ekonomi

Kebijakan ekonomi (economic policy) menunjuk pada tindakan-tindakan pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi. Tindakan untuk mempengaruhi perekonomian nasional tersebut dilakukan dalam tingkat bunga, anggaran pemerintah, kesempatan kerja, dan lain-lain.

Jenis-jenis Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi dilakukan di berbagai bidang ekonomi yang dapat dibedakan menjadi tiga prinsip pokok yaitu:

1. Kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah usaha pemerintah dalam mengatur dan mengelola anggaran pemerintah dan belanja pemerintan serta perpajakan.

• Penerimaan dari pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah.
• Pengeluaran pemerintah untuk membiaya kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan proyek-proyek.
• Mengatasi defisit anggaran melalui pembiayaan anggaran.

2. Kebijakan moneter (Monetary policy) merupakan campur tangan pemerintah dalam tingkat bunga, kredit, dan jumlah uang beredar untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan moneter dilakukan oleh otoritas moneter yaitu Bank Sentral.

• Kebijakan tingkat bunga diskonto
• Cadangan wajib minimum
• Operasi pasar terbuka
• Kredit selektif
• dan Aturan-aturan perbankan lainnya.

3. Kebijakan perdagangan (trade policy) merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan dan transaksi internasional. Kebijakan perdagangan dilakukan dengan cara:

• Tarif,
• subsidi,
• premi,
• pembatasan impor,
• larangan ekspor,
• dumping
• diskriminasi harga,
• dan kesepakatan perdagangan dan lembaga ekonomi internasional.
  

Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage)

Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage)

Materi Ekonomi

Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith (1776) dalam bukunya The Wealth of Nation.

Adam Smith menganjurkan perdagangan bebas sebagai kebijakan yang mampu mendorong kemakmuran suatu negara. Dalam perdagangan bebas, setiap negara dapat menspesialisasikan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan mutlak/absolut dan mengimpor komoditi yang memperoleh kerugian mutlak.

Dengan spesialisasi, masing-masing negara dapat meningkatkan pertambahan produksi dunia yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama melalui perdagangan internasional. Jadi melalui perdagangan internasional yang berdasarkan keunggulan mutlak, masing-masing negara yang terlibat dalam perdagangan akan memperoleh keuntungan yang serentak melalui spesialisasi, bukan dari pengorbanan negara lain.

Contoh:
Indonesia dan India memproduksi dua jenis komoditi yaitu pakaian dan tas dengan asumsi (anggapan) masing-masing negara menggunakan 100 tenaga kerja untuk memproduksi kedua komoditi tersebut. 50 tenaga kerja untuk memproduksi pakaian dan 50 tenaga kerja untuk memproduksi tas. Hasil total produksi kedua negara tersebut yaitu:

• Indonesia : pakaian 40 unit dan tas 20 unit
• India : pakaian 20 unit dan tas 30 unit
• Total : pakaian 60 unit dan tas 50 unit

Berdasarkan informasi di atas, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi pakaian dibandingkan dengan India, karena 50 tenaga kerja di Indonesia mampu memproduksi 40 tenaga kerja dan India hanya bisa memproduksi 20 unit. Sedangkan India memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi tas karena India bisa membuat 30 tas, Indonesia hanya 20 tas. Jadi Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi pakaian dan India memiliki keunggulan mutlak dalam produksi tas.

Apabila Indonesia dan India melakukan spesialisasi produksi, hasilnya akan sebagai berikut.

• Indonesia : pakaian 80 unit dan tas 0 unit
• India : pakaian 0 unit dan tas 60 unit
• Total : pakaian 80 unit dan tas 60 unit

Dengan melakukan spesialisasi hasil produksi semakin meningkat. Karena Indonesia dan India memindahkan tenaga kerja dalam produksi komoditi yang menjadi spesialisasi. Sebelum spesialisasi, jumlah produksi sebanyak 60 unit pakain dan 40 unit tas. Tetapi setelah spesialisasi, jumlah produksi meningkat menjadi 80 unit pakaian dan 60 unit tas.

Jadi keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditi-komoditi tertentu dengan lebih efisien, dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain.

Pembelajaran Ekonomi tentag APBN

Pembelajaran Ekonomi tentag APBN

Materi Ekonomi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan negara dan pengeluaran/belanja negara selama satu tahun. APBN ditetapkan dengan undang-undang. Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (disebut tahun fiskal).

Komponen-komponen APBN
Komponen-komponen APBN yaitu:

1. Penerimaan Negara dan Hibah, yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
2. Pengeluaran/Belanja Negara, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Pembiayaan Defisit (Pembiayaan Anggaran), yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tujuan-tujuan Penyusunan APBN
APBN memiliki tujuan-tujuan yaitu:

1. Meningkatkan produksi nasional dan pertumbuha ekonomi
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangangguran
3. Menstabilkan harga barang- barang

Fungsi-fungsi APBN

1. Fungsi otorisasi,
2. Fungsi perencanaan,
3. Fungsi pengawasan,
4. Fungsi alokasi,
5. Fungsi distribusi, dan
6. Fungsi stabilisasi

Jenis-jenis Anggaran

1. Anggaran defisit: bila jumlah penerimaan negara lebih kecil daripada jumlah belanja/pengeluaran negara
2. Anggaran surplus: bila jumlah penerimaan negara lebih besar daripada jumlah belanja/pengeluaran negara
3. Anggaran berimbang: bila jumlah penerimaan negara sama dengan jumlah belanja/pengeluaran negara

Uraian lebih lengkap tentang APBN lihat di: http://www.depkeu.go.id/Ind/Topic/?cdcate=0100 atau http://www.djapk.depkeu.go.id/

Pembelajaran Ekonomi tentang Pajak

Pembelajaran Ekonomi tentang Pajak

Materi Ekonomi

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah dengan tidak memperoleh balas jasa (kontraprestasi langsung) sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang pemungutannya berdasarkan undang-undang.

Unsur-unsur pajak

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

• Wajib pajak (subyek pajak): pihak yang membayar pajak, bisa perseorangan atau badan usaha/perusahaan.
• Obyek pajak: hal yang dikenai pajak, seperti pendapatan, peristiwa/kejadian, dan lain-lain.
• Tarif pajak: besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase (%) atau nominal tertentu.

Pajak is the contribution to the state or country authorities. In Indonesian context, according to the Article 23A of UUD 1945 (1945 Indonesian Constitution), pajak is a can-be-forced-to-be-collect contribution exposed on every single Indonesian citizens and/or everybody else lived in Indonesia for a certain period of time (usually 120 cumulative days in a twelve month period).

Pajak in the official Indonesian terminology, is referring to the central government taxes only. This term is officially not used in local governments or provincial taxation context. Those local authorities refers their taxes as local taxes or "pajak daerah". For each type of central tax there usually be a certain law ("undang-undang"). These laws are granted for a specific purposes.





The Indonesian Taxation Laws
There are eight base taxation laws in Indonesia:

• General Provisions and Taxation Procedures Law or Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan - UU KUP in short, Law Number 6 of 1983 as secondly amended by the Law Number 16 of 2000;
• Income Tax Law or Undang-undang Pajak Penghasilan - UU PPh in short, Law Number 7 of 1983 as thirdly amended by the Law Number 17 of 2000;
• Value Added Tax (VAT) on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods Law or Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah - UU PPN/PPn BM in short, Law Number 8 of 1983 as secondly amended by the Law Number 18 of 2000;
• Tax on Lands and Buildings Law or Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan - UU PBB in short, Law Number 12 of 1985 as first amended by the Law Number 12 of 1994;
  Tax Collection by Warrant Law or Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa - UU PPSP in short, Law Number 19 of 1997 as first amended by the Law Number 19 of 2000;
• Fees for The Acquisition of Rights to Lands and Buildings Law or Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - UU BPHTB in short, Law Number 21 of 1997 as first amended by the Law Number 20 of 2000;
• Tax Court Law or Undang-undang Pengadilan Pajak - UU PP in short, Law Number 14 of 2002;
• Stamp Duty Law or Undang-undang Bea Meterai - UU BM in short, Law Number 13 of 1985.

Links to:

• http://www.pajak.net/infopajak.htm
• http://www.pajak.go.id/

Eonomic Learning "International Trade"

Eonomic Learning "International Trade"

Materi Ekonomi

I. Features of International Trade

1. Natural resources are unevenly distributed over the earth. Different nations have different
   endowments on resources. The endowments would affect their production capacity and types
   of goods & services produced.
2. Production depends on specialization. Specialization in turn encourages trade. It lowers the
   possibility of self-sufficiency and increases the level of mutual dependence among nations.
3. International trade expands the size of the market. Once the market size is enlarged, there is
   more chance to specialize.

II. Difficulties of International Trade

• Many people argue that the developing nations face with an undesirable terms of trade ( the ratio of export price to import price ). The developed nations are simply capturing gains from them.
• Trade barriers hinders the development of international trade.

III. Economic Principle of International Trade

International trade is based on an important theory in economics. It is called the theory of
comparative advantage.

Absolute Advantage. A nation is said to have an absolute advantage in the production of a good if it can produce a greater quantity of the good than that of another nation, with the same amount of resources used or at the same cost.

• Comparative Advantage. When a nation has a lower opportunity cost in producing a good, it is said to have a comparative advantage in the production of that good.
• The theory states that if a nation specializes in the production of a good with a comparative advantage, i.e. a lower opportunity cost; more output can be produced provided that other nations do accordingly. Nations will gain if they exchange according to this principle, provided that the exchange ratio lies within their domestic cost ( with low or even zero transportation cost ).

IV. Trade Protection
Forms of Trade Protection / Barriers

1. Tariffs. A tariff is an import tax levied by the importing nation. It will lead to revenue to the government.
2. Import Quotas. Quota refers to a maximum amount of quantity set on imports within a time period. Both tariffs and quotas have similar effects on the prices & volume of imports. The effect of a tariff on imports depends on the price elasticity of demand for imports. The effect of a quota is more certain.
3. Embargo. It is a complete prohibition of trade in general. A partial embargo refers to a prohibition of trade on certain selective commodities only.

Reasons for Trade Protection

1. Infant Industry Argument. When a domestic industry just starts to grow, it is not strong enough to face foreign competition. It should be protected by the government to allow it to grow. The developing nations always use barriers during their early stage of industrialisation.
2. Local Workers & Employment. A restriction of imports would encourage the local industries to survive. As a result, local firms would provide more employment opportunities to workers.

Materi Ekonomi tentang Perdagangan Bebas

Materi Ekonomi tentang Perdagangan Bebas

Materi Ekonomi

Dalam perdagangan internasional, perdagangan bebas merupakan bentuk ideal suatu pasar di mana perdagangan barang dan jasa antar negara masuk dan keluar dari suatu negara dengan bebas tanpa hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif, bea masuk, dan lain-lain.

Perdagangan bebas merupakan:

• Perdagangan internasional dalam komoditi barang tanpa hambatan tarif seperti pajak impor atau hambatan perdagangan lainnya seperti kuota impor.
• Perdagangan internasional dalam jasa tanpa tarif atau hambatan perdagangan lainnya.
• Mobilitas tenaga kerja antar negara yang lebih bebas.
• Mobilitas modal yang bebas antar negara.
• The free movement of capital between countries
• Penghapusan kebijakan yang mendistorsi perdagangan seperti pajak, subsidi, undang-undang dan lain-lain yang diberikan kepada dunia usaha domestik, rumah tangga, atau faktor produksi yang menguntungkan suatu negara.
• Kebijakan pengaturan tentang hak cipta.

Materi Ekonomi kelas X tentang Permintaan

Materi Ekonomi kelas X tentang Permintaan

Kelas X Materi Ekonomi

A.  Permintaan (Demand)

1.  Arti Permintaan

            Permintaan (Dmand) adalah jumlah barang atau jasa yang    ingin dan mampu dibeli oleh konsumen, pada berbagai tingkat harga, dan pada periode tertentu.

2.  Jenis Permintaan

a.  Menurut Daya Beli

(i).  Permintaan Potensial

     Permintaan potensial (potential demand) adalah permintaan yang disertai dengan daya beli

     atau kemampuan membeli

(ii).  Permintaan Efektif

     Permintaan efektif (effective demand) adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan

     membeli atau daya beli

(iii).  Permintaan Absolut

     Permintaan absolut (absolute demand) adalah seluruh permintaan terhadap barang/ jasa,

     baik  disertai dengan daya beli maupun tidak disertai daya beli secara matematis rumusnya:

            Permintaan Absolut =  Permintaan Efektif + Permintaan Potensial

b.  Menurut Jumlah Permintaannya

(i).  Permintaan Individu

        Permintaan Individu adalah permintaan yang datang dari seseorang untuk  memenuhi

       kebutuhan hidupnya

(ii).  Permintaan Agregat/ Kolektif/Kelompok

      Permintaan Agregat adalah permintaan yang datang dari sekelompok orang atau masyarakat

      pada saat bersamaan atau hasil penjumlahan dari permintaan individu.

3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan

a.  Pengaruh Harga barang itu Sendiri

      bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun, Dan sebaliknya bila harga turun, maka

      jumlah barang yang diminta akan naik.

b.  Pendapatan Masyarakat

     Apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah  permintaan akan meningkat

c.  Selera

     Semkin meningkat selera seseorang terhadap suatu barang dan jasa, maka semakin meningka

    pula jumlah permintaan  akan barang dan jasa tersebut.

d.  Harga Barang lain yang Bersangkutan

     Jika harga barang lain mengalami penurunan, maka konsumen akan membeli barang lain

     tersebut  dari pada membeli barang yang sebenarnya diinginkan

e.  Eksepetasi/Perkiraan

      Jika  di masa datang diperkirakan tejadi perubahan harga, selera, pendapatan, dll maka

     jumlah permintaaan akan barang dan jasa tersebut juga berubah

f.    Intensitas Kebutuhan

      Bila  barang tersebut adalah jenis barang primer, kebutuhan akan barang ini tidak dapat

      ditunda, sehingga akan mempengaruhi jumlah pemintaan akan barang primer ini

g.  Peradaban/Kebudayaan/IPTEK

     Dengan semakin majunya peradaban/kebudayaan/IPTEK maka akan semakin meningkat pula

     jumlah permintaan akan barang danjasa

h.  Pertambahan Penduduk

    Semakin meningkat pertambahan penduduk, maka semkin tinggi pula jumlah permintaan akan

    barang dan jasa

-marthayunanda-

Materi Ekonomi tentang APBD

Materi Ekonomi tentang APBD

Materi Ekonomi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (sama seperti APBN).

Komponen-komponen APBD terdiri dari:
Secara garis besar, komponen-komponen pokok APBD yaitu:
1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil BUMD, dan penerimaan lain-lain.
• Bagian dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan provinsi atau kabupaten/kota.

2. Belanja/Pengeluaran Daerah digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
3. Pembiayaan Anggaran (Pembiayaan Defisit) digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah.
Uraian lebih lengkap tentang APBD daerah-daerah di Indonesia, lihat di: http://www.sikd.djapk.go.id/